Akhir2 ini sedang marak perayaan yang disebut 1 abad “kebangkitan nasional” yang mengacu pada berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dengan alasan Budi Utomo adalah organisasi pelopor pergerakan, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional adalah kekeliruan. Karena berdasar fakta sejarah Syarikat Islam berdiri lebih dulu (1905), di lain sisi juga tidak ada alasan yang menguatkan Budi Utomo sebagai organisasi yang layak disebut pelopor perjuangan kemerdekaan. Biar lebih enak saya bahas point by point:

Mana yang lebih dulu?
Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam (SI) berdiri tahun 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi dan HOS. Tjokroaminoto, ini lebih dulu 3 tahun sebelum adanya Budi Utomo yang baru berdiri 20 Mei 1908, dimana perkumpulan BU ini dipimpin oleh para ambtenaar, yakni para pegawai negeri yang setia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tapi entah karena kebodohan atau memang kesengajaan, buku pelajaran sejarah yang beredar di kalangan pelajar seakan menutup-nutupi hal ini.

Apa tujuan berdirinya?
Syarikat Islam bercita-citakan kemerdekaan Islam Raya dan Indonesia Raya. Budi Utomo? memperjuangkan nasib orang Jawa dan Madura (Budi Utomo hanya menerima keanggotaan orang Jawa dan Madura).

Sikap terhadap penjajah Belanda?
Syarikat Islam bersikap non-kooperatif dan anti terhadap penjajahan kolonial Belanda, sedangkan Budi Utomo bersikap menggalang kerjasama dengan penjajah Belanda karena sebagian besar tokoh-tokohnya terdiri dari kaum priyayi pegawai pemerintah kolonial Belanda.

Mana yang memperjuangkan kemerdekaan?
Syarikat Islam berjuang melawan penjajahan demi memperjuangkan kemerdekaan Islam dan Indonesia sehingga banyak anggotanya yang berdesak-desakan masuk penjara, ditembak mati oleh Belanda, dan banyak anggotanya yang dibuang ke Digul. Sebaliknya, Budi Utomo sebagai pegawai (baca:antek2) yang digaji oleh sang Tuan (baca:penjajah), tentu saja ingin mempertahankan keadaan, sehingga tidak pernah mencita-citakan Indonesia merdeka, malah mendukung tetapnya penjajahan.

Sifat Organisasinya?
Syarikat Islam bersifat kerakyatan (tidak hanya kaum ningrat tapi juga rakyat jelata), terbuka bagi semua rakyat Indonesia (tidak hanya Jawa dan Madura) yang mayoritas Islam, membela Islam dan memperjuangkan kebenarannya. Sedangkan Budi Utomo seperti kita ketahui organisasi sempit yang bersifat feodal dan keningratan karena anggotanya hanya kalangan priyayi, bahkan lebih sempit lagi hanya untuk kalangan Jawa dan Madura saja (Saking chauvinisnya, Betawi sekalipun tidak boleh), selain itu Budi Utomo juga sikapnya anti terhadap islam.

KH Firdaus AN, mantan Ketua Majelis Syuro Syarikat Islam,  bahkan menyebutkan, “Di dalam rapat-rapat perkumpulan dan bahkan di dalam penyusunan anggaran dasar organisasi, BO menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. “Tidak pernah sekali pun rapat BO membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda, memperbaiki nasib golongannya sendiri, dan menjelek-jelekkan Islam yang dianggapnya sebagai batu sandungan bagi upaya mereka“.

Bukan itu saja, di belakang Budi Utomo pun terdapat fakta yang mencengangkan, banyak tokohnya yang ternyata merupakan anggota aktif Freemasonry. Dalam buku Dr. T.H. Stevens, seorang sejarawan Belanda, berjudul “Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962″ disebutkan beberapa tokohnya —yang dilengkapi foto-foto ekslusif sebagai buktinya— antara lain: Sultan Hamengkubuwono VIII, RAS. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro, Paku Alam VIII, RMAA. Tjokroadikoesoemo, DR Radjiman Wedyodiningrat, dan banyak pengurus lainnya. Bahkan ketua pertamanya yakni Raden Adipati Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, ternyata adalah seorang anggota Freemasonry.

Simpulannya, kalaulah demikian, memaksakan Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan nasional sebenarnya sudah bukan kontroversi melainkan pemaksaan sejarah, dan lebih jauh lagi penghinaan terhadap perjuangan kemerdekaan umat islam di Indonesia.

“yang salah koq dipelihara, tanya kenapa?”

“terbuktilah pepatah: sejarah itu milik penguasa”

baca juga di:

http://www.eramuslim.com/berita/tha/8502074341-momentum-kebangkitan-nasional-memalukan.htm

http://swaramuslim.com/galery/more.php?id=5959_0_18_0_M

http://arishardinanto.swaramuslim.com/more.php?id=58_0_1_0_M

Setiap manusia punya rutinitas tidur di malam hari (walaupun jam tidurnya berbeda-beda satu sama lainnya) dan bangun pada pagi harinya lalu bangkit dari tempat tidur melakukan rutinitasnya, seiring itu haruslah ditanam dalam hatinya "Aku harus bangkit hari ini, lebih baik dari hari kemarin".
Dorongan semacam itulah yang akan membuat semangat untuk menjalani suatu hari dengan harapan yang baru, yakin bahwa mimpi harus dikejar secara bertahap, dan hari ini kita akan lakukan tahap itu..besok, kita akan lakukan tahap selanjutnya...lusa, tahap level selanjutnya harus bisa diselesaikan ..bagai menaiki anak tangga ..satu persatu langkah ditapakkan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi...itulah kebangkitan yang sesungguhnya , bahwa semua bisa diraih dengan usaha keras . Prestasi yang diraih seseorang bukanlah takdir tetapi sesuatu yang harus diraih dengan usaha dan pengorbanan. ;)

Dibutuhkan 37 tahun sejak 1908 hingga Indonesia benar-benar merdeka di tahun 1945. Situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk menjalin komunikasi dengan mudah dengan segala macam jong (organisasi pemuda) yang berdiri di seantero tanah air. Transportasi yang sulit menyebabkan kesepakatan sederhana sekalipun memakan waktu bertahun-tahun. Belum lagi pengaruh pengawasan dari VOC yang besar, pengaruh Perang Dunia I dan II, dan invasi Jepang.

Di era abad 21 ini telekomunikasi dan transportasi yang canggih, mudah, dan makin murah membuat faktor jarak seolah mendekat. Kendala klasik negara besar kepulauan pun sudah bisa ditekan. Kemerdekaan juga sudah diraih 63 tahun yang lalu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih menghadapi momok utama sejak 1908; masalah pendidikan dan kemakmuran.

Di era kebangsaan yang mulai luntur akibat ambiguitas masyarakatnya terhadap hegemoni pemerintahan dan sistemnya (yang lebih signifikan dalam 'berebut kekuasaan', 'saling menjatuhkan', 'merugikan rakyat' dalam alih-alih membangun negerinya), kata 'Bangkit' seolah menjadi istilah semu. Bangkit dari apa? Bangkit dari mana? Ya bangkit dari kemiskinan. Bangkit dari kebodohan. Tapi apa gerakan konkretnya?

Kalau dulu Dr. Wahidin membangkitkan bangsa dari kebodohan yang dibina Belanda, sudah selayaknya bangsa ini bangkit dari pembodohan yang dilakukan para elit politik yang ujung-ujungnya berakhir pada 'memperkaya diri sendiri'. Sejak Pemilu Pertama 1955, bangsa kita seolah belum memilih jalan yang benar. Kampanye partai selalu ibarat kecap, semua nomor satu, tetapi hasilnya jauh panggang dari arang. Fenomena baru setelah reformasi adalah banyaknya partai gurem mendaftarkan diri ke KPU untuk menggalang dana demi kepentingan pribadi. Belum lagi ulah anggota parlemen yang berhasil duduk di kursi yang bikin UUD - Ujung-Ujungnya Duit.

Dalam suatu forum diskusi pernah saya melontarkan joke: "Bila Indonesia berjumlah 220 juta jiwa (waktu itu), dan jumlah anggota MPR/DPR adalah 1000 orang (waktu itu pula), rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 orang, dan masa jabatan setiap periode adalah 5 tahun, maka diperlukan sedikitnya 275.000 tahun bagi bangsa ini untuk makmur, dengan asumsi pertumbuhan penduduk 0%, kecenderungan bahwa nyaris semua anggota parlemen korupsi, setiap keluarga pernah menempatkan satu anggotanya di parlemen, dan dia berhasil menyejahterakan keluarganya (4 orang)".

Kalau 100 Tahun Kebangkitan Nasional lalu diselenggarakan secara super meriah sebagai wujud euphoria sesaat dalam mengenang '100 tahun' secara emosional belaka dengan alasan membangkitkan lagi semangat kebangsaan yang mulai luntur, lalu saya bertanya dalam hati, "Kira-kira apa komentar Dr. Wahidin seandainya saja beliau masih hidup?" Dr. Wahidin, yang memiliki jiwa nasionalisme dan idealisme tentang mengangkat martabat bangsa dari keterpurukan hidup, tentu tidak membuat momen 20 Mei 1908 untuk sekedar 'diperingati secara meriah'. Peringatan yang ironisnya dilakukan justru ketika tujuannya masih jauh dari tercapai. Jor-joran - banyak uang dihamburkan - ketika masih banyak dari negeri ini yang masih memikirkan biaya untuk makan esok hari, istri yang hamil tua, anak sekolah, dan orang sakit. Memahkotai segala penderitaan negeri dengan isu terkini: Pemerintah memutuskan mengurangi subsidi BBM yang kontroversial karena seharusnya masih ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi tekanan lonjakan harga minyak dunia.

Sembari masih bertanya-tanya kira-kira apa komentar Dr. Wahidin tadi bila masih hidup, saya jauh lebih menghargai apabila waktu, tenaga, dan APBN yang 'dihamburkan' untuk peringatan hingar-bingar tadi diganti menjadi suatu momen ,misalnya Presiden menerbitkan Inpres atau Keppres bahwa semua biaya studi siswa selama 9 tahun akan ditanggung negara (daripada sekedar 'mewajibkan' siswa 9 tahun tanpa biaya). Membuat program yang konkret tentang konsep pertanian modern untuk menggalang ketahanan pangan. Privatisasi BUMN yang merugi dan membebani baik negara maupun rakyat (seperti PLN misalnya), tetapi bukan dengan penguasaan korporat asing seperti yang sering dilakukan. Membuat amandemen UU KUHAP yang melegalkan hukuman mati terhadap koruptor seperti di Cina sebagai langkah konkret antikorupsi. Itu baru 'Bangkit' namanya.

Lalu dari mana uang untuk semua kebijakan pro-rakyat itu? Saya kira ada banyak jalan dan pos anggaran APBN untuk melakukan itu. Setidaknya kita tahu bahwa berhutang untuk membeli kail jauh lebih baik daripada untuk membeli ikan. Hutang semacam ini dulu pernah dilakukan Soeharto untuk membangun pertanian rakyat di era 1980 yang sayangnya kemudian dikorupsi. Setidaknya SBY bisa berbuat hal serupa, mencetuskan suatu pembangunan di bidang pendidikan, misalnya, sembari menjaga jangan sampai anggaran ini dikorupsi lagi tentunya.

Dengan makin tertekannya rakyat akibat isu kenaikan BBM saat ini, kadang saya bertanya dalam hati kecil ketika jutaan orang terharu dengan acara yang dihelat kemarin, sudah tepatkah kita bergembira di tengah keprihatinan ini. Sudah tepatkah kita menyelenggarakan acara supermeriah seperti itu? Apakah peringatan 100 Tahun harus identik dengan menghamburkan banyak uang? Apakah program konkret dari pemerintah untuk mendukung semangat 100 Tahun HarKitNas? Karena bila tidak, euphoria dan semangat yang didapat nantinya hanya akan pudar ditelan kepusingan akan biaya hidup sehari-hari dan perut yang keroncongan.

Apakah ini bentuk 'pembodohan baru', dimana kita diajak untuk membentuk suatu kebangsaan semu yang lebih mementingkan hal emosional daripada realita nasib rakyat. Indonesia Jaya, Indonesia Bangkit, Indonesia Raya, Bangsa yang Besar, tapi para petinggi negaranya korupsi dan banyak rakyatnya masih miskin, lapar, dan putus atau tidak sekolah. Kontras dalam pemberitaan MetroTV kemarin, karena seiring dengan berita persiapan perhelatan akbar itu diberitakan pula bayi gizi buruk di Makassar.

Oh Indonesia, Quo Vadis ? (arti: mau kemana engkau (bhs. latin)?)

*******
Marah berarti sayang, kritik pedas berarti peduli. Bangun dan bangkitlah bangsaku, jangan hanya bangkit di mimpi.

“Sebuah Bangsa; Indonesia”

Berawal dari yang muda

Berikhtiar bentuk sebuah bangsa

Bersusah, berpayah, terus berupaya

Beralas badan sengsara

Berwahana hanya sepeda

Belasan dokter muda berencana mulia

Berdayakan bangsa

Bangsa yang belum juga merdeka.

Berjalan waktu dan masa
Berpijak asa mereka yang muda

Berjanji kita semua

Bernaskan bangsa yang katanya tlah merdeka.

Bangkit!

Bersama!

Buat Indonesia!

okanegara,

20 Mei 2008

Untuk 100 tahun Kebangkitan Nasional Indonesia,
Mengenang Perjuangan Anak-anak Muda Boedi Oetomo buat bangsa Indonesia

Lebih lanjut, bapak wapres tercinta kita itu memprediksi bahwa kenaikan harga BBM ini justru akan menurun. Maksudnya, ya menurun dampaknya ke anak cucu kita nanti. Huakakakk... Tapi tidak selamanya pemerintahan ini selalu dianggap gagal. Masih ada pula sisi positifnya, yaitu: pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil yang dulunya berada di bawah garis kemiskinan, kini menjadi PAS di garis kemiskinan. \(^.^)/ Lutchu tenan Mas Kelik iki. Kreatip!

Cukup ah becandanya. Agak serius ni sekarang. Ciee... ^^; Kira-kira apa ya yang akan diucapkan para pendiri bangsa ini bila melihat kondisi Indonesia yang telah menjadi negara yang rapuh secara ekonomi, lembek dalam penegakan hukum, lemah secara pertahanan keamanan, rawan secara sosial, ringkih dalam persatuan bangsa, konflik dalam kehidupan politik dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa kita terus saja miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain?

Wuih ngeri.. tumben tarsan komputer ngomongin negara. Hehehee... Abis baca buku bagus ni. Dan melalui blog ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Amien Rais yang telah meluncurkan bukunya yang berjudul Agenda Mendesak Bangsa. SELAMATKAN INDONESIA! Buku setebal 298 halaman dan disusun dalam tujuh bagian tentang kondisi bangsa, antara lain: 'Sejarah Terulang', 'Globalisasi Makin Layu', 'Kritik Tajam dari Dalam', 'Pax Americana', 'Korporatokrasi', dan 'Korupsi Paling Berbahaya: State Capture Corruption'. Bagian terakhir berupa kesimpulan dan saran: 'Apa yang Harus Kita Kerjakan?'

Amien Rais telah memaparkan pandangan-pandangannya yang seperti biasanya: Kritis.

Tahun ini tanggal 20 Mei, berbeda dengan tanggal 20 Mei pada tahun-tahun sebelumnya. Genap 100 tahun atau 1 abad tonggak kebangkitan nasional (HarKitNas). Momen seabad kebangkitan nasional mempunyai makna multidimensi. Rakyat Indonesia sedang berdebar seperti menunggu kelahiran anak pertama, bahan bakar minyak (BBM) mau naik. Disisi lain, rakyat Indonesia sebelum BBM naik sudah naik tensi-nya karena memikirkan kesulitan hidup, minimnya lapangan pekerjaan dan ketidakpastian ekonomi. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa BBM mau naik, tapi tanggal belum pasti. Ini seperti memberi kesempatan para spekulan untuk memainkan harga kebutuhan bahan pokok. Yang menjadi korban, kembali lagi rakyat. Sehingga seabad HarKitNas bermakna Hari MenyaKitkan Nasional. Kasihan rakyat, termasuk aku ini.

Menarik membaca tulisan Noe, vokalis Band Letto diharian Kompas ( 18/05/2008 ). Sebagai generasi muda, kesadaran akan kepedulian terhadap bangsa sangat rendah. Seharusnya generasi muda sebagai pembaharu dapat melakukan langkah yang konkrit untuk kemajuan bangsa. Jangan hanya mengikuti arus tapi harus menentukan arus. Bangsa Indonesia oleh bangsa lain terkenal sebagai bangsa malas, selalu ribut, koruptif, miskin, bodo, dan lain-lainnya yang berkonotasi negatif. Sehingga ada istilah (menurut Noe) "Indonesia Banget".

"Indonesia Banget", sebuah istilah yang bermakna sifat tipikal tapi berkonotasi kurang. Indonesia sebagai bangsa yang kaya segala hal, tapi kenapa kalah dengan negara tetangga. Negara tetangga makmur, Indonesia banyak penganggur. Kadang kalau pikiranku lagi 'bener', suka berkhayal, coba kalau bangsa Indonesia bekerja bahu membahu, bersatu, pasti bisa mengalahkan Amerika. Indonesia punya semuanya, semua agama ada. Suku, mungkin hanya Indonesia paling banyak mempunyai suku. Bahasa, kaya dengan bahasa daerah tapi punya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Tapi kenapa tidak bisa akur dan sepakat untuk maju. Tapi perbedaan juga menjadi penyebabnya, sehingga semua orang mempunyai pikiran dan kemauan yang berbeda. Memang tidak bisa sepakat demi kebangkitan Indonesia ?. Sekarang maunya rakyat dan para pemimpin tidak sejalan. Pemimpin sibuk cari posisi dan gratifikasi. Rakyat berdarah-darah hanya untuk sesuap nasi.

Mungkin perlu dicari formula ampuh untuk menyatukan atau membangkitkan Indonesia. Perlu diterjunkan ahli arkeolog untuk menemukan formula waktu Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara. Perlu ditemukan formula waktu mantan Presiden Suharto bisa me-swasembada-kan beras, sehingga bahan pangan murah. Dan yang pasti harus ditemukan pemimpin yang visioner, mengerti rakyat, dan menyatukan bangsa ini.

Sekarang ini, identitas sebagai Indonesia, yang ramah, baik, agamis, peduli sudah samar-samar sehingga perlu kita menanyakan kembali ke-Indonesia-annya. Sehingga istilah Noe "Indonesia Banget" bisa lebih bermakna positif.

Nu blijkt er wel een kleine kink in de kabel te zitten. Op 20 mei weigeren de lieve heertjes en vrouwtjes van de nmbs met de treinen te rijden. Super, geweldig en fantastisch is dat. Dankuwel om nog maar eens de gewone mensen de dupe te maken.

Volgende quote is werkelijk treffend:

"Het spijt ons dat het zo verder moet verlopen. We hebben er alles aan gedaan om de reizigers niet onmiddellijk in moeilijkheden te brengen."

Excuse me? Er alles aan gedaan? De nmbs belazert zijn klanten. Stel je voor dat een ander bedrijf, bv Proximus plots zegt: wij staken, vandaag onmogelijk om te sms'en of te bellen. Dat kunnen ze niet. Mensen stappen meteen over naar Mobistar of Base. De Nmbs geniet nog steeds een monopolie en mensen die niet met de auto kunnen gaan, hebben gewoonweg geen keuze. Als dat geen misbruik is.

Nu is het voor ons nog zoeken naar een oplossing. Bij een vriend die in de buurt van Brussel woont, blijven slapen, lijkt me het best. Komt wel goed. Ook zonder de nmbs.

KATA seorang teman, Mei adalah bulan gejolak. Lantas ia menyebutkan tanggal-tanggal pada bulan itu yang menorehkan sejarah. Mulai dari 2 Mei yang kemudian dikenang sebagai hari pendidikan nasional, 20 Mei dianggap sebagai titik mula bangkitnya bangsa ini untuk melepaskan diri dari belenggu kolonial.

"Di Banjarmasin, 17 Mei adalah salah satu tonggak sejarah perjuangan yagn tak bisa dilupakan. Makanya tanggal itu diabadikan sebagai nama stadion," kata teman lain, seorang pengurus klub sepak bola setempat.

Lalu, 23 Mei 1997. Lebih dari 130 orang tewas dalam amuk massa yang mencabik Banjarmasin dan menorehkan luka sosial yang sangat dalam. Sudah tujuh tahun berlalu. Namun upaya penuntasannya tak pernah begitu jelas hingga kini. Siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab, bagaimana hak-hak para korban dan para keluarganya diperjuangkan dan dikembalikan, dan sebagainya.

Adalah hari ke 12 bulan Mei ( 1998 ) pula aparat menembak mati empat mahasisiwa di Jakarta. Hingga kini, kasusnya pun seperti dibiarkan tenggelam dimakan waktu. Tanggal 21 Mei 1998 - Soeharto mundur. Enam tahun kemudian, putrinya maju sebagai calon presiden!

Tahun 2004, Mei baru saja membuka hari pertamanya ketika tiba-tiba meletus insiden di Makassar yang sangat boleh jadi merupakan peristiwa paling brutal dalam era reformasi setengah hati ini. Polisi menyerbu kampus, mengobral peluru, dan menganiaya para mahasiswa, bahkan juga dosen.

Paradoks dan ironis. Di tengah berkembangnya semangat mengembalikan militer ke baraknya --bukan ke panggung politik-- justru meletus bentrokan yang dengan jelas menunjukkan bagaimana militerisme dipraktekkan secara membabibuta oleh aparat sipil.

Kalaulah betul kekerasan aparat terhadap sipil, pengungkungan dan pemukulan mahasiswa, penculikan aktivis pro demokrasi, pembungkaman dan penyiksaan aktivis buruh di masa silam dianggap bentuk militerisme, lalu apa bedanya dengan penyerangan kampus dan penembakan civitas akademika Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 1 Mei lalu itu.

Adalah aksi Front Perlawanan terhadap Militer yang kemudian didukung mahasiswa UMI dan dari kampus lainnya di Makassar berakhir penyerbuan dan 'perang' yang dikobarkan kepolisian. Aparatur negara, yang seharusnya melindungi rakyat, justru menggunakan bedil negara melukai rakyatnya sendiri.

Mungkin insiden ini merupakan dampak melonggarnya ketaatan personel terhadap disiplin dan tata tertib kesatuannya. Juga merupakan penyelewengan kekuasaan, dan bentuk baru pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Perspektif HAM menyebut, kalau sipil berbuat tindak kriminal, termasuk menyerang aparat, itu adalah pidana murni. Dan dijerat UU Pidana. Paling jauh makar. Tapi jika aparatur menindas rakyat sipil, inilah pelanggaran HAM. Kasusnya jadi lain dan menggelembung.

Memang betul, mahasiswa over acting menyandera polisi. Memang ya, mahasiswa si penyandera itu harus disidik, bila perlu ditindak karena telah mengganggu hak hidup orang lain. Namun menyerang kampus dan menembaki mahasiswa beserta civitas akademika UMI bukanlah cara terbaik. Kan masih ada sore, malam, atau esok untuk negosiasi. Rasanya tak mungkin mahasiswa kita membunuh polisi yang disanderanya.

Kecerobohan ini tentu saja mencoreng citra polisi yang sudah lepas dari militer. Penyerangan kampus yang sebenarnya menjadi teritorial Resimen Mahasiswa itu, benar-benar menandakan aparatur kita buta membedakan musuh dengan rakyat. Mahasiswa kok seperti dianggap lebih jahat dari separatis GAM atau RMS.

Di saat Polri gencar mengumandangkan paradigma baru sebagai pelindung warga sipil, pengayom dan pelayan masyarakat, meletup peristiwa yang sangat tidak mencerminkan ciri-ciri paradigma sang pengayom, dan pelayan rakyat itu.

Mungkin betul tindakan tegas mencopot Kapolda Sulsel, setelah penon-aktifan Kapolwiltabes, Kapolres dan Kapolsek, memang menyakitkan. Namun bila tujuannya demi cipil empowerment, mengapa tidak. Hitung-hitung sekalian bahan pelajaran bagi yang lain.

Namun ada juga yang curiga, persoalan tersebut diseret lebih jauh ke dalam wilayah politik, terkait --langsung maupun tidak langsung-- dengan pra-kondisi menjelang pemilihan presiden Juli mendatang.

Contohnya saat Kapolri Jendral Pol Da'i Bachtiar mengumumkan penonaktifan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Jusuf Manggabarani. Da'i menyebutkan, penonaktifan itu sesuai dengan permintaan Presiden Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Da'i bilang, Ibu Presiden meminta maaf dan menyatakan keprihatinan kepada mahasiswa dan pimpinan UMI.

Bila melihat pernyataan itu, jelas terlihat inisiatif pencopotan itu bukanlah dari Kapolri, melainkan datang dari presiden. Sesuatu hal yang jarang, tak biasa, dilakukan Megawati sebagai Presiden. Saat Ambon kembali membara, Megawati tak mengeluarkan pernyataan apapun, kecuali menyuruh anaknya, Puan Maharani, datang ke sana.

Namun begitu konstelasi politik nasional berubah, terutama soal posisi calon wakil presiden yang kian membingungkan itu, Megawati --via Kapolri-- segera bersuara. Bisa saja hal tersebut sebagai upaya meraih simpati rakyat dan mengubah citra 'kurang tegasnya'.

Selain itu, cermati pula suara yang dilontarkan mahasiswa, LSM, ormas, parpol, dan elemen masyarakat lainnya. Di tengah suara keprihatinan dan desakan agar Kapolri juga mengundurkan diri, ada pula tuntutan penolakan terhadap calon presiden dari kalangan mantan militer.

Suara semacam itu hampir seragam terdengar di berbagai kota. Mereka mengkhawatirkan, bila capres mantan militer tampil memimpin negeri ribuan pulau ini, dikhawatirkan membangkitkan kembali militerisme di Indonesia. Bila aksi solidaritas mahasiswa kian meluas, dan bersatu dengan kekuatan elemen lain, bisa jadi akan tercipta atmosfer yang mendukung lahirnya sebuah momentum gerakan besar untuk perubahan.

Dari semua gejala itu, tentu yang lebih dikhawatirkan dan harus diwaspadai, adalah adanya pihak-pihak tertentu yang 'bermain' dan memanfaatkan situasi panas ini. Dan itu bukan hal yang mustahil. Di negeri yang hukumnya tak berdiri tegak, sebuah kerusuhan, amuk massa, bisa dipicu oleh persoalan sepele, seperti halnya kerusuhan Ambon yang dipicu pemerasan terhadap seorang sopir angkot oleh preman.

Karena hukum tak pernah betul-betul ditegakkan, insiden seperti itu berulang dan terus berulang. Yang terjadi, terjadilah, biarkan waktu menguburnya, dan kalau perlu menghapuskannya dari ingatan kolektif masyarakat.

Contohnya, insiden 23 Mei 1997. Insden 12-13 Mei 1998. Sebentar lagi insiden 1 Mei di Makassar pun dilupakan. Apalagi orang-orang kini lebih sibuk berrebut kekuasaan! ***

Bandung, 100504